Kurang yakin? Sudah sejak lama para wakil rakyat bertindak aneh. Dari sejak Indonesia merdeka, kalau kita mau jujur kapan sih Wakil Rakyat benar-benar adalah wakil rakyat? Pelayan masyarakat? Belum pernah barangkali. Sekarang kita disuguhi dagelan yang sama. Dagelan yang tidak lucu tapi membuat saya sedih serempak geram dan muak. Lihat saja bagaimana rapat-rapat pembahasan anggaran 2013 untuk program-program Jokowi-Ahok. Berkali-kali rapat, berkali-kali ada saja alasan mereka untuk menghambat. Dasar ’sakit jiwa’.
Maaf kalau saya harus menyebut nama, hampir semua anggota Partai Demokrat dan sebagian anggota PKS bersikap kekanak-kanakan. Tidak berpikir logis, dan sangat jelas jiwa kerdil mereka. Sekali lagi maaf kata, saya ingin sekali bertanya dari lubuk hati yang paling dalam satu pertanyaan sederhana ini: Apakah hati nurani kalian sudah mati? Ada apa?
Apa pasal? Lha jelas-jelas ada upaya dan usaha menghambat kerja dan perjuangan duet Jokowi-Ahok menciptakan Jakarta Baru. Apa indikasinya? Ah! Tak perlulah berpanjang lebar membahasnya. Sudah terlalu kentara dan telanjang bulat di mata masyarakat banyak. Pembahasan anggaran sengaja dimolor-molorkan tanpa alasan yang jelas. Salah satu penjelasan ketua dewan, bagi saya persis laiknya anak SD lagi berdalih dan bersilat lidah. Ciaaaaatt! Umpamanya kata beliau, bahwa program unggulannya Jokowi-Ahok sama saja dengan yang sudah dilakukan Foke (ditujukan untuk orang miskin), tapi sangat rentan. Saya tahu maksudnya rentan diselewengkan, rentan dikorup, dan lain sebagainya. Keterlaluan bohongnya. Apanya yang sama? Korupsinya yang sama atau apanya sih yang sama?
Sekarang, apa benar akan seperti itu? Justru yang mesti dipertanyakan begini: Yang terdahulu (yang katanya sama saja) apa program-programnya jalan sesuai yang dimaksud atau tidak? Jangan-jangan justru para anggota dewan yang tidak terhormat ini, lagi berusaha menutupi borok, sekaligus mencegah tertutupnya peluang korupsi serakus-rakusnya dari pihak mereka sendiri. Sekali melangkah dua tiga pulau terlampaui. Sekali pukul dua nyamuk ditewaskan. Sekali bergerak dua tujuan tercapai. Memalukan sangat.
Ada banyak kemungkinan, tapi yang sangat menyolok adalah bahwa Partai Demokratlah yang paling getol menentang. Dari sejak Jokowi-Ahok terpilih saya sudah memperkirakan bahwa pasti usaha-usaha mereka berdua akan mendapat ‘rintangan’ dari partai yang mereka kalahkan dalam pemilukada kemarin itu. Sayang sekali, ternyata ‘harga diri’ wakil rakyat hanya sebatas balas dendam, dan mau menang sendiri. Kasihan sekali rakyat banyak yang sudah memilih mereka. Para wakil yang mungkin saja urat malunya sudah putus itu terus bertingkah aneh, bagaikan kacang lupa akan kulitnya.
Empat program unggulan yang ditentang habis-habisan adalah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS). Antaranya adalah hibah bus, Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan pembangunan kampung deret.
Bahkan menurut anggota Badan Anggaran yang berasal dari Komisi E, Wanda Hamidah, debat antara anggota yang terjadi saat sesi tanya jawab mengenai empat program tersebut terlihat tidak sehat lagi. Katanya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bukan lagi untuk mengkritisi tapi untuk menghambat. Berkali-kali rapat yang bertanya sama saja, yang ditanyakan dan dibahas juga itu-itu saja. Berulang dan terus berulang lagi.
Saya berpikirnya sederhana. Begini. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat adalah cukup tutup mulut dan dengarkan pemaparan pemprov. Kalau programnya dapat dijalankan dan memang untuk kepentingan rakyat, ya tanda tangan saja tanpa banyak cincong karena DPRD itu dipilih oleh rakyat dan adalah pelayan rakyat.
Anggota dewan sama sekali tidak dipilih oleh setan gentayangan, atau roh-roh halus lainnya. Lantas untuk apa menghambat program-program yang tujuannya demi masyarakat luas?
Kalau ulah sebagian anggota dewan yang datang dari barisan ‘tukang hambat’ seperti itu, ya wajar saja beberapa fraksi sampai harus menyatakan pendapat mereka dengan menyatakan walk out. Sebut saja PAN, PDIP, Gerindra, dan ada beberapa anggota dari fraksi Golkar. Lalu kenapa hanya Partai Demokrat yang paling getol menolak program-program tersebut? Tentu saja ada udang di balik piring. Tidak perlu dibahas. Semua sudah tahu.
Bukankah urusan dewan adalah mendengarkan, menyutujui anggaran, lalu bekerja sama pemerintah melayani masyarakat. Kemudian awasi saja supaya tidak ada penyelewengan anggaran, kawal programnya. Itu yang betul. Bukan sebaliknya, menyangsikan, menghambat, dan membuat blok-blok karena kepentingan politik partai, dompet, dan demi kekenyangan perut sendiri. Sudahlah, ngaku saja nggak perlu bersilat lidah terlalu banyak.
Dalam rapat tertutup saat itu katanya dihadiri 15 anggota Banggar dan 4 unsur Pimpinan Dewan yakni Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar Ferrial Sofyan, Wakil Ketua DPRD Triwisaksana, Inggard Joshua, dan Sayogo. Kemudian dari unsur pemerintah dihadiri, Bappeda, Kepala Dinas perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan.
Ujung-ujungnya, ketika ditantang Ahok supaya diadakan rapat terbuka biar disaksikan masyarakat luas. Dan juga biar masyarakat bisa lihat siapa yang sesungguhnya berniat menghambat, eh ada anggota dewan yang ngeles, tunggu saja katanya, belum saatnya sekarang untuk ‘buka-bukan’. Ah, semakin mual saja saya dengernya. Makin nggak jelas. Kenapa belum saatnya? Kenapa takut untuk terbuka? Takut kelihatan bobroknya ya?
Padahal umumnya pemerintah yang neko-neko, nggak mau terbuka penggunaan anggarannya, tidak transparan dalam bertindak, serta sembunyi-sembunyi. Pada saat seperti itu, Wakil Rakyat (DPR-D) lah yang betindak sebagai ‘penggebuk’, memaksa memaksa pemerintah untuk terbuka dan transparan demi rakyat. Namanya saja wakil rakyat, yah tunjukkanlah siapa sebenarnya yang Anda wakili. Saat ini, pemerintah (pemprov DKI) yang getol untuk terbuka, transparan, dan berjuang untuk kepentingan masyarakat, eh malah wakil rakyatnya yang sembunyi-sembunyi, tidak transparan, tidur, dan tidak berpihak pada kepentingan umum. Kalau seperti itu siapa yang dirugikan? Jawab sendiri sajalah, itupun kalau masih punya hati nurani.
Apakah DPR sekarang sudah bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Penghambat Rencana (DPR)? Entahlah….
Sumber : http://birokrasi.kompasiana.com/2012/12/08/kenapa-dprd-menjadi-dewan-penghambat-rencana-duet-jokowi-ahok-514300.html#comment
Tidak ada komentar: